KAJIAN KAJIAN KELAYAKAN BISNIS HASIL PILOTING PENILAIAN SDA BERUPA NIKEL

Abstract

Indonesia as the world's nickel reserves and the largest nickel producer has the potential to be the center of the nickel mining business to attract global investors. From the state finance perspective, it potentially generates revenue for the government. The current royalty fee for nickel products is as stated in Government Regulation Number 26, 2022 about the types and tariffs for Non-Tax State Revenues in the Ministry of Energy and Mineral Resources, namely 10% for Ore and 2% for FeNi. This study aims to exercise the impact of increasing royalty fees on Nickel products on the feasibility of the nickel mining industry. The method used in this study is to perform a sensitivity analysis of the tariffs on business feasibility indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP). The result of this study shows that the current market condition of nickel commodity creates opportunity for the Government to increase royalty fees up to 22% for Ore and 14% for FeNi.

Indonesia dengan cadangan nikel dan produsen nikel terbesar di dunia berpotensi menjadi pusat bisnis pertambangan nikel dunia yang menarik bagi investor global. Dari sisi keuangan negara, hal ini merupakan potensi penerimaan bagi negara. Saat ini, tarif PNBP yang berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu sebesar 10% untuk Ore dan 2% untuk FeNi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dampak peningkatan tarif PNBP atas produk Nikel terhadap kelayakan bisnis pertambangan nikel. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan melakukan analisis sensitivitas pengenaan tarif terhadap indikator kelayakan bisnis seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi pasar nikel saat ini membuka peluang Pemerintah untuk menaikkan tarif royalti hingga sebesar 22% untuk Ore dan 14% untuk FeNi.